Ragam

Video

Berita Kriminal

Pemerintahan

Renungan

Iptek

Sports

Ragam

Kepsek SMPN I Batujaya Akan Dilaporkan


Dua Orang Guru Honorer Tidak Dapat Dana PMMS

KABAR KARAWANG – Dengan adanya keluhan seorang tenaga guru Non PNS di SMPN 1 Batujaya, BZ bersama rekan seprofesinya N, yang tidak mendapatakan Tambahan penghasilan (Tamsil) dari Dana Peningkatan Managemen Mutu Sekolah (PMMS) pada tahap 2 tahun 2017 mengundang keprihatinan berbagai pihak.

Salah seorang kerabat tenaga guru BZ, Samsudin Kmd, menjelaskan bahwa dirinya pun merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh guru-guru tersebut.

Masih menurut samsudin kebetulan salah satu orang guru tersebut adalah seorang ketua bidang di MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang.

“Didalam tubuh Pemuda Pancasila itu tertanam jiwa corza (kebersamaan), jangankan dicubit, tersentuh sedikitpun sesama kader pasti akan saling membantu,” ungkapnya kepada KBE, Selasa (2/1).

Iapun menambahkan data yang dirinya dapatkan tidak sesuai dengan yang Kepala sekolah SMPN 1 Batujaya sampaikan pada saat rapat guru beberap waktu lalu, pada hari Kamis (7/12).

Menurutnya dalam rapat tersebut Kepala Sekolah mengatakan untuk kebersamaan mereka akan mengumpulkan atau menyisihkan sebagian uang Tamsil dari para guru yang menerima untuk menutupi guru yang tidak mendapatkan Tamsil.

“Kenapa harus ada kebersamaan yang pada kenyataannya semua guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut mendapatkan hak sesuai pengabdiannya,” tegas Samsudin.

Masih menurut Samsudin, ia bersama beberapa orang teman menemui Kasie Sarpras SMP Disdikpora Kabupaten Karawang, Andi La Ode pada Rabu lalu (27/12).

Menurutnya Andi La Ode mengatakan, menjadi aneh kalau tahap pertama pencairan seorang guru mendapatkan Tamsil tetapi pada tahap 2 menjadi tidak mendapatkan Tamsil.

“Karena kita akan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Inspektorat, saat ini kita sudah menyiapkan surat laporan tersebut,” tegasnya.

Ditempat berbeda Kepala Sekolah SMPN 1 Batujaya, Ahmad Syafei menjelaskan bahwa, Peningkatan Managemen Mutu Sekolah (PMMS) yang didalamnya terdapat Dana Tambahan Hasil (Tamsil) bagi para guru honorer itu hanya bagi guru honerer Sekolah Induk, selain itu tidak ada.

“Contoh seorang guru yang terdaftar menjadi guru honorer di Sekolah Menengah Atas (SMA) lalu ia mengajar lagi di sekolah kita, nah itu dia ngga dapet Tamsil itu,” jelasnya.

Jadi hanya guru-guru honorer yang terdaftar di Dapodik melalui SMPN 1 Batujaya Masih menurut Ahmad Syafei yang mendapatkan Tamsil dari Dana PMMS SMPN 1 Batujaya, dan kedua guru tersebut tidak menginduk di SMPN 1 Batujaya.

“Jadi memang dari sananya kedua guru itu tidak mendapatkan Tamsil, dan untuk tahap pertama itu kebijakan saya sebagai kepala sekolah,” kata Ahmad Syafei.

Untuk Tahap 2 ini dirinya mengaku telah berulang kali mengajukan semua nama para guru honerer di sekolahnya untuk mendapatkan tamsil, tetapi apa daya hanya guru yang menginduk kesekolahnya yang bisa masuk daftar penerima Tamsil tahap 2 ini. “Bahkan saya ajukan sampai tiga kali, pengajuan itu selalu kembali atau tidak di setujui oleh dinas, dari 33 nama dari induk yang saya ajukan itu juga cuma 32 nama yang di terima dan mendapatkan Tamsil,” pungkasnya.

Copot Direktur Utama RSUD



BERITA KARAWANG - Bupati Karawang Cellica Nurchadianna diminta copot Asep Lukman Hidayat dari jabatannya sebagai Direktur Utama RSUD Karawang karena dianggap banyak pelayanan buruk RSUD Karawang yang terus dikeluhkan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa perwakilan aksi massa Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) yang menuntut perbaikan pelayanan RSUD Karawang di depan gedung Pemkab Karawang.

Dewan Pembin Repdem, Ace Sudiar menyebutkan, pihaknya juga menuntut pertanggungjawaban pihak RSUD terhadap kondisi Adim, balita anak anak Pasutri Wakaf dan Nuryanah warga Dusun cikuntul Barat RT 001 RW 001 Desa Cikuntul Kecamatan tempuran yang diduga menjadi korban malpraktik karena mengalami cacat permanen setelah dirawat di ruang ICU RSUD Karawang.

“Ini supaya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten dan RSUD Karawang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien yang termasuk warga miskin maupun pasien yang mampu,” jelasnya.

Dikatakan Ace, terkait kondisi yang menimpa balita Adim dirinya mempertanyakan janji RSUD Karawang untuk merawat kembali balita tersebut sehingga kondisinya dapat membaik.

“Harus ada tindakan konkrit dari pemerintah dan RSUD untuk menangani balita Adim, jangan sampai dibiarkan dan hanya memberi janji-janji palsu,” katanya.

Senada dengan Ace Sudiar, Ketua Umum DPC Repdem Kabupaten Karawang, Deden Sofian, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang baik itu hak seluruh masyarakat Karawang baik yang mampu, maupun yang tidak mampu.

“Terkait balita Adim harus ada gerakan nyata dari Pemkab dan RSUD dengan menjemput keluarga Korban, kalo menunggu harus berapa lama lagi,” tegasnya.

Masih menurut Deden keluarga balita Adim itu keluarga yang tidak mampu, sehingga untuk datang kembali ke RSUD pasti berpikir tentang biaya.

“Rumah tinggal mereka jauh dari RSUD untuk sampai ke Karawang, membutuhkan biaya yang tidak kecil bagi mereka. Jadi pemerintah atau RSUD harus segera menjemput keluarga balita Adim untuk melakukan pengobatan lanjutan,” tegasnya.

Sementara itu Asisten Daerah (Asda) 2 Kabupaten Karawang, Ahmad Hidayat yang menerima perwakilan Repdem saat melakukan aksi demo di kantor Pemkab Karawang mengatakan dirinya berjanji akan membawa masukan atau aspirasi dari teman-teman Repdem tersebut untuk dilaporkan kepada Bupati Karawang dan mencari solusi yang terbaik.

“Agar menjadi evaluasi bagi pemerintah dan RSUD untuk memperbaiki pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Karawang tanpa terkecuali,” katanya.

Sementara itu, Dirut RSUD Karawang dr. Asep Lukman Hidayat legowo jika jabatannya haru dicopot. Iang mengklaim telah bekerja secara maksimal untuk memperbaiki RSUD Karawang.

“Kalau soal jabatan saya tidak pernah minta-minta. Kalau bupati mau copot saya silahkan. Karena selama ini saya bekerja dengan ikhlas untuk pelayanan masyarakat Karawang, kok. Haram bagi saya kalau sampai minta-minta jabatan kayak gitu,” kata dr. Asep, kepada awak media.

Adapun terkait pasien bayi yang cacat akibat pelayanan RSUD Karawang seperti yang disebut masa aksi demonstrasi, dr. Asep sendiri menjelaskan, sekitar 18 bulan lalu memang ada pasien bayi kembar yang mendapatkan perawatan ICU di RSUD Karawang.

Karena pasien bayi tersebut lahir dalam kondisi premature, kata dr. Asep, akhirnya pihak RSUD memutuskan untuk memberikan penanganan medis khusus terhadap pasien bayi tersebut. Yaitu dengan memasang selang ke mulut dan hidungnya.

Karena menurut dr. Asep, bayi tersebut tidak bisa makan dan tidak bisa bernafas dengan normal. “Kalau kita tidak berikan alat bantu nafas selang lewat hidung dan NGT lewat mulutnya untuk makan, bayi tersebut tidak akan bertahan lama,” katanya.